Di era digital yang serba cepat ini, big data telah menjelma menjadi aset yang tak ternilai harganya. Transformasi digital telah menghasilkan ledakan data, membuka peluang baru bagi organisasi untuk meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Data pelanggan, khususnya, telah menjadi komoditas yang sangat dicari, memberikan wawasan mendalam tentang perilaku dan preferensi konsumen bahkan dapat diperjual belikan.

Manusia adalah makhluk berpikir. Dalam setiap keputusan, argumen, atau perdebatan yang kita jalani, logika menjadi alat yang tak tergantikan. Namun, tidak semua proses berpikir menghasilkan kesimpulan yang benar atau valid. Ada kalanya, kita terperangkap dalam kekeliruan logika yang membuat argumen kita tidak berdasar atau bahkan menyesatkan. Kekeliruan logika ini sering disebut sebagai logical fallacies.

Dalam dunia desain UX, proses menciptakan pengalaman pengguna tidak hanya soal estetika visual yang terlihat di permukaan. Sama seperti gunung es, sebagian besar pekerjaan penting dalam UX design tersembunyi di bawah permukaan. Untuk menghasilkan desain yang efektif dan efisien, kita harus memahami struktur yang mendasarinya, yang terdiri dari lima lapisan: Strategy, Scope, Structure, Skeleton, dan Surface.

System Usability Scale (SUS) adalah metode standar untuk mengevaluasi kegunaan antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX). Dikembangkan oleh John Brooke pada tahun 1986, SUS memberikan cara cepat, sederhana, dan efektif untuk mengukur seberapa baik suatu sistem diterima oleh pengguna. Dengan hanya menggunakan 10 pertanyaan, metode ini memberikan skor yang mencerminkan persepsi pengguna terhadap kegunaan suatu produk atau sistem.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti pada pengakuan de facto. Pengakuan kedaulatan secara resmi oleh Belanda baru terjadi pada 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Namun, pengakuan tersebut tidak datang tanpa syarat. Salah satu klausul yang menjadi kontroversi hingga kini adalah kesediaan Indonesia untuk mengambil alih utang Hindia Belanda, termasuk sebagian biaya yang dikeluarkan Belanda selama perang kemerdekaan Indonesia.

Activity Diagram dan BPMN (Business Process Model and Notation) adalah alat visual yang digunakan untuk memodelkan proses atau alur kerja, tetapi mereka memiliki perbedaan dalam tujuan, fokus, dan penggunaannya.

Energi positif merujuk pada keadaan pikiran, emosi, atau suasana yang berkontribusi pada kesejahteraan seseorang dan orang-orang di sekitarnya. Ini mencakup pikiran optimis, emosi yang membangun, dan tindakan yang mencerminkan kebaikan serta semangat hidup. Energi positif dapat meningkatkan motivasi, memperbaiki hubungan sosial, dan membantu seseorang menghadapi tantangan dengan cara yang lebih adaptif.

UI/UX (User Interface/User Experience) adalah elemen penting dalam menciptakan produk digital yang sukses. Desain UI/UX yang efektif memastikan pengalaman pengguna yang menarik, intuitif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta tujuan bisnis. Dalam pengembangan aplikasi mobile, penerapan prinsip desain UI/UX yang terstruktur dapat memastikan standar pengalaman pengguna yang konsisten.

Sistem pemantauan mutu air berbasis ”internet of things” memungkinkan pengecekan suhu dan tingkat kekeruhan air dalam waktu nyata. Keamanan pangan dan perubahan iklim menjadi tantangan global. Di tengah situasi tersebut, perkembangan yang terjadi pada budidaya perikanan atau akuakultur dinilai bisa menjadi solusi yang menjanjikan. Indonesia dengan sumber daya perairannya yang melimpah seharusnya dapat memanfaatkan potensi tersebut. Selain wilayah lautan, Indonesia juga memiliki wilayah daratan, termasuk perairan daratan, seperti sungai, waduk, danau, dan rawa. Sistem akuakultur bisa dilakukan di lautan ataupun perairan darat.

Pada masa kolonial, sistem pendidikan di Hindia Belanda dirancang untuk melayani kepentingan penjajah. Akses pendidikan hanya diberikan kepada segelintir golongan elit, terutama anak-anak Belanda, Eropa, dan priyayi pribumi. Tujuan utamanya adalah mendidik tenaga kerja yang bisa membantu administrasi kolonial. Namun juga ada motif bahwa sekolah untuk Indonesia sebagai salah satu program dari Politik Etis. Kebijakan ini sudah diterapkan sejak 1902 oleh Alexander WF Idenburg, Menteri Daerah Jajahan.

Sejak tahun tersebut, pemerintah Belanda telah membuka banyak sekali sekolah rendah bahkan di pelosok-pelosok desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat bumiputra. Sekolah-sekolah yang didirikan adalah Sekolah Rakyat, Hollandsch Inlandsche School (sekolah rendah kalangan elit bumiputra), dan vervolgschool (sekolah lanjutan), dan banyak lainnya.